Principle of Legality dalam Hukum Pidana

A. Meninjau awal mula hukum yang sederhana berlaku

Semasa kecil menjelang remaja, ketika orang tua membuat peraturan dirumah contohnya memberikan izin untuk berpergian, orang tua mengatakan “boleh berpergian keluar rumah tapi jangan pulang lama-lama, pukul 21.00 wib sudah sampai rumah ya nak”. Atau “nak belikan gula kg dan teh satu bungkus, ini uangnya Ibu beri 20 ribu (total belanja 18 ribu), sisa uangnya dikembalikan ya”. Namun, terkadang sebagai anak acap kali mengabaikan aturan yang diperintahkan dengan pulang kerumah pukul 22.00 atau 23.00 wib, atau juga tidak mengembalikan sisa uang.

Berangkat dari cerita sederhana itu, peraturan yang diberlakukan kepada anak membuat anak terikat atau Penulis sebut itu dengan aturan dikemas dalam bentuk hukum. Si anak bisa saja melanggarnya, sebab orang tua tidak memberlakukan dan  menerapkan aturan dalam bentuk tertulis (written law). Maka, untuk mengetahui dan memahami kapan perbuatan itu dapat dihukum atau berlaku hukuman bagi si anak, tentu hukum positif di Indonesia mengenal adanya Principle of Legality atau disebut dengan Asas Legalitas.

A. Sejarah Principel of Legality

Principle of Legality diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach berkisar tahun 1775-1833, seorang sarjana hukum pidana berasal dari Jerman dalam bukunya Lehrbuch des penlichen recht pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam dengan adagiumnya Nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali. Ketiga kalimat ini dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium nullum delictum, nulla pone sine praevia legi poenali. Pada zaman itu, sebagian besar hukum pidana tidak tertulis, sehingga dengan kekuasaannya yang sangat absolut, raja dapat menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang.

Penduduk tidak mengetahui secara pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Proses pengadilan berjalan tidak adil karena hukum ditetapkan menurut perasaan hukum dari hakim yang mengadili. Pada saat yang bersamaan muncul para ahli pikir seperti Montesquieu dan JJ. Rousseu yang menuntut agar kekuasaan dibatasi dengan Undang-Undang tertulis. Demikianlah yang terjadi pasca revolusi Perancis, struktur hukum mulai dibangun dengan adanya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara kekuasaaan negara dan individu.

Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin, maka sangatlah mungkin ada yang beranggapan bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi Kuno. Sesungguhnya, menurut Prof. Moeljatno, adagium ini maupun asas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi Kuno. Demikian pula menurut Prof. J. Sahetapy yang mengatakan bahwa asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin semata-mata karena bahasa Latin merupakan bahasa “dunia hukum” yang digunakan pada waktu itu.

C. Makna principle of legality

Principle of legality menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana yaitu “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana akan diberlakukan pada tahun 2026 nanti juga menjelaskan bahwa principle of legality yaitu “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Menurut Penulis, Principle of legality itu merupakan prinsip dasar yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai orang yang tersalah atau tidak tersalah.

Penulis mengutip buku:

  1. “Hukum Pidana” oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof, Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius
  2. “Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia” oleh Prof. Jan Remellink
  3. “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana” oleh Prof. Eddy Hiariej

Indonesia Darurat Judi Online

A. Selayang Pandang
Publik saat ini dikejutkan dengan JUDOL atau disebut dengan Judi Online. Judol ini sudah merambah dikalangan masyarakat pada usia tua dan usia muda yang menyebabkan banyaknya kerugian baik diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Bahkan akibat judol ini, banyak rumah tangga yang mengalami keretakan antara suami dan istri. Hal itu yang membuat negara menyatakan perang terhadap judol. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberantas judol, maka Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil memblokir lebih dari 5,7 juta konten judi online hingga Januari 2025. Upaya ini merupakan bagian dari langkah intensif untuk memberantas konten ilegal di Indonesia, dengan fokus utama pada konten judi online, pornografi, penipuan, dan hoaks. (https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5892728/komdigi-blokir-jutaan-konten-ilegal-dari-judi-online-hingga-hoaks)

B. Penegakan Hukum Kasus Judi Online

Mengingat urgensitas kejahatan judol ini, penegakan hukum untuk judol ini tidak lagi memberlakukan upaya hukum non penal yakni upaya preventif. Penegakan hukum yang digunakan dengan upaya represif. Represif sendiri merupakan upaya penegakan hukum dengan melakukan penangkapan kepada pelaku jika upaya preemtif, preventif tidak lagi mampu menyelesaikan kasus. Penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menggunakan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis ayat 1,  Pasal 55 (Jika pelaku lebih dari 1 orang) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana, serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenal Hukum Pidana Militer

Sekapur sirih..
Bertanya-tanya mengapa hukum pidana militer perlu dipelajari ?
Hukum pidana militer (HPM) merupakan hukum yang mempelajari tata dan prilaku militer yang diberikan wewenang khusus dalam mempertahankan NKRI. Keberadaan HPM ini bertujuan untuk memberikan sanksi bagi militer yang melakukan pelanggaran atau kejahatan selama militer aktif menjalankan kedinasan.

1. Siapakah militer itu ?

Militer adalah orang yg dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Bagi militer diterapkan norma-norma atau kaidah-kaidah yg khusus. Semua tata kelakuan diawasi dengan ketat. Wibawa dan marwah negara dilhat dari kekuatan militer, jika militernya kuat maka negara kuat.

Berlakunya kekhususan bagi militer disebabkan terletak pada sifat yg keras, cepat dan berlaku prosedur yg berbeda dengan prosedur yg berlaku dalam peradilan umum.

2. Aturan hukum yang mendasar bagi militer

Aturan hukum hukum disiplin militer (HDM) yaitu Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie (Kode Disiplin Militer Hindia Belanda) > Wetboek van Krijgstucht (Kode Disiplin Militer) > UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No. 168) Dengan Keadaan Sekarang.

Penyesuaian aturan HDM dengan keadaan sekarang dapat ditambahkan dengan UU lainnya diantaranya:

  1. UU No. 39  Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
  2. UU No. 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  3. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  4. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  5. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Aturan hukum ini berisikan sanksi-sanksi yang diberlakukan kepada militer yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, sehingga militer dapat mempedomani aturan agar tidak terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam disiplin militer.

Comparison of Civil Law Cases to Criminal Law Cases

Comparison of Civil Law

This is a brief comparison of civil law and contract law. This text provides an accessible introduction to this complex law of contract. The headings selected for comparison clarify the key points in the life of a contract – from its conception, drafting, execution, and thereafter termination. The law text compares the major features of civil and contract law. Continue reading

Understanding Legal Agreement

Legal agreement

Some terms you should know about Legal Agreement is the following: An arrangement is an agreement or contract between two or more people. There are different types of arrangements made in different industries. Examples of Legal Agreement in a simple sentence Vendor must respond in a timely way; he/she must diagnose, analyze and resolve issue/problems related to online shopping services according to the SLAs (Service-level agreements / merchant legal agreement). The basic idea behind all these arrangements is to protect the interests of one party and to provide a solution to another party’s problem. These arrangements also help in better communication. Continue reading